Laporan Reporters Without Borders mencatat indeks kebebasan pers di Indonesia tahun ini berada pada angka 37,4 poin, menempatkan Indonesia pada posisi 113 dari 180 negara yang disurvei.

Tanpa berdikari, sulit bagi negara besar seperti Indonesia untuk berdaulat di bidang politik

Menyelesaikan krisis multidimensi dan meletakkan pondasi yang kuat bagi tata negara dan tata pemerintahan 

COVID-19 telah menewaskan sekitar 3,9 juta orang dan mengoyak ekonomi global, dengan infeksi dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah sejak kasus pertama diidentifikasi di China pada Desember 2019.

Ghufron menyatakan bahwa pihaknya sangat menghormati semua lembaga negara termasuk Komnas HAM.

Literasi mampu mengantarkan negara menuju peradaban maju. Literasi yang rendah mengakibatkan produktivitas menurun, beban biaya kesehatan meningkat dan pengangguran bertambah.

Sehingga menjamin sinkronisasi pembangunan pusat dengan daerah, serta keberlanjutan pembangunan dari satu periode pemerintahan ke periode penggantinya.

Pasal 353 RUU KUHP yang mengatur ancaman bagi mereka yang menghina lembaga negara, seperti DPR bisa dihukum penjara. Dalam pasal 354 ancaman bisa diperberat jika menghina lewat media sosial. 

Tahun ini adalah kali kedua UNJ menjadi tuan rumah konferensi internasional ICPESS. Pada 2015 lalu, UNJ telah menyelenggarakan ICPESS ke-6 dengan tuan rumah Fakultas Ilmu Olahraga (FIO) UNJ. Saat itu ada 24 negara dari 3 benua yang hadir.

Pembebasan lahan pembangunan jalan Tol Semarang-Demak menuai polemik. Pembebasan lahan milik warga dianggap menimbulkan ketidakadilan karena harga yang sangat rendah dari negara.