Nah pemerintahan dalam konsep undang-undang dasar kita itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga-lembaga lain seperti Bank Indonesia (dan) BPK.

KPK menyambut baik soal wacana UU KPK akan direvisi kembali.

Untuk mencegah pelanggaran undang-undang, kita masukkan di situ ada perluasan tapi terbatas, sesuai dengan kebutuhan yang kemudian akan ditentukan oleh Presiden.

Norma ini didasarkan pada upaya afirmatif untuk mengokohkan peran BUMN/BUMD, sebagai instrumen ekonomi negara. Sementara badan usaha swasta atau usaha orang-perorangan dimungkinkan mengelola tambang melalui prinsip kompetisi profesionalitas yang berkeadilan.

Kalau memang Komisi III mendapatkan penugasan untuk membahas ini ya kami laksanakan secepatnya.

Fakta hukum dan sosiologi menunjukkan bahwa revisi atas UU MD3 di era Presiden Jokowi dengan dikeluarkannya UU Nomor 17 Tahun 2014 mereduksi kewenangan DPD RI secara kelembagaan.

Yandri Susanto : Tuntaskan Revisi UU Polri

Penempatan anggota TNI di Kejagung tak sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Contohnya tentang RUU Polri seperti bintara dan tamtama batas usia pensiun 58, perwira 60 tahun.

Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diajukan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.