Surya Paloh perintahkan Fraksi NasDem di DPR RI untuk menolak klausul dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) tersebut

Di Banjarnegara, Ketua MPR Dorong Optimalisasi Dana Desa Guna Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Penyidik mempunyai kewenangan yang diatur dalam undang-undang terkait kapan melakukan pemanggilan terhadap seseorang, kapan melakukan pemeriksaan, dan kapan melakukan upaya paksa

Revisi UU ITE Harus Mampu Perkuat Perlindungan terhadap Setiap Warga Negara

Ucapan Ade Armando terkait DI Yogyakarta yang menghina dan menyinggung perasaan masyarakat Yogyakarta, menandakan Ade Armando tidak tahu sejarah. Ini jelas ya, DI Yogyakarta itu sudah diatur Undang-Undang.

Implementasi dari Undang-Undang Otonomi Khusus harus dijalankan dan dilengkapi aturan-aturan di bawahnya Perpres, Permen dan semuanya.

Kami telah menerima surat dari Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi undang-undang desa. Kami pastikan revisi UU Desa akan jalan.

Terkait dengan hal itu sembilan fraksi sudah menyatakan persetujuannya untuk belum membahasnya pada Paripurna hari ini. Karena memang perlu ada persamaan sikap dan persamaan persepsi dari kedua belah pihak untuk bisa menyamakan hal tersebut.

Perubahan Undang Undang ITE diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam rangka melindung pengguna sistem elektronik.

Jadi kami sudah menyepakati pada hari ini bahwa akan memulai dilakukan koordinasi dan membentuk kelompok kerja bersama antara DPR dengan perwakilan organisasi kepala desa untuk bisa membahas bersama-sama hal-hal yang diharapkan atau menjadi aspirasi dari para kades terkait dengan RUU Desa.