Harapan publik, bahwa soal migor ini segera selesai dalam satu-dua minggu ke depan, sesuai janji Presiden, dapat dikatakan sulit terwujud. Karena tidak jelas intervensi kebijakan yang dilakukan setelah pencabutan larangan ekspor CPO tersebut.

Fraksi PKS DPR RI menolak rencana pemerintah menaikan tarif dasar listrik (TDL) golongan pelanggan daya 3.000 VA ke atas. Salah satu alasannya, yakni ekonomi masyarakat masih belum pulih imbas pandemi Covid-19.

Kasus penangkapan Lin Che Wei oleh Kejaksaan Agung yang berhubungan dengan kasus izin ekspor CPO, ternyata mengungkap fakta lain, bahwa yang bersangkutan bukan hanya menjadi kaki-tangan bagi konglomerat migor, tetapi juga berperan dalam pengaturan kebijakan terkait minyak goreng (migor) di Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI.

Dari kasus ini masyarakat semakin paham, betapa lobi-lobi pengusaha migor ini sangat kuat. Jadi wajar kalau dikatakan, bahwa dalam adu kuat kebijakan ini, Pemerintah takluk terhadap mafia migor. Kebijakan yang mencla-mencle seperti ini kan sudah sering diambil Pemerintah. Sehingga tidak heran kalau penilaian masyarakat akan semakin negatif dengan kinerja Presiden ini.

Kami berharap program ini dapat terlaksana dengan baik. Jangan PHP masyarakat lagi.

Pemerintah harus membuat kebijakan yang terintegrasi, terkait satu sama lain, agar tidak ada pihak yang dirugikan atas pemberlakuan sebuah kebijakan.

Beberapa waktu lalu kami pernah mengingatkan Pertamina agar mengaudit secara menyeluruh kilang-kilang yang sudah tua ini. Agar didapat gambaran yang lebih komprehensif langkah mitigasi resiko kebakaran kilang ini. Karena terjadi peristiwa serupa berarti jajaran Direksi tidak bisa mengendalikan operasional kilang agar berjalan dengan aman dan sesuai standar.

Bulog sebaiknya langsung kerja ekstra keras segera mempersiapkan distribusi migor curah dengan baik agar sampai ke tangan masyarakat yang berhak. Bulog jangan melulu tenggelam pada birokrasi dan koordinasi antar kementerian.

Insentif itu bisa berupa pembelian tandan buah segar (TBS) oleh pemerintah untuk biofuel, insentif pupuk, dan berbagai insentif lainnya.

Kini saat yang tepat bagi PTFI untuk menyelesaikan PR yang sudah berlangsung lebih dari lima tahun tersebut. Pemerintah juga harus segera ambil tindakan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah ini. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Apalagi sekarang ini kondisi PTFI sedang bagus-bagusnya.