Hal ini disampaikan Ketua PPUU DPD RI, Badikanita BR Sitepu dalam rapat kerja Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2021 di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 25/11/2020.

Sebanyak 38 Rancangan Undang Undang yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2021.

Baleg DPR menyebut ada tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan dikeluarkan dari Prolegnas prioritas 2021. Ketiga RUU tersebut adalah, RUU KUHP, RUU PAS dan RUU Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota Badan Legislasi DPR RI Hendrawan Supratikno menjelaskan, saat ini Indonesia lebih membutuhkan rancangan undang-undang (RUU) yang sesuai potensi nasional.

Keduanya membahas prioritas mereka, termasuk mengatasi pandemi virus korona, mempromosikan akses ke vaksin yang terjangkau, mengatasi perubahan iklim dan bekerja sama di Kawasan Indo-Pasifik.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sudah menginventarisir 37 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Itulah makanya digitalisasi ekonomi desa menjadi salah satu program utama atau prioritas utama di dalam upaya pembangunan desa di  Kemendes PDTT

Sektor usaha mikro menjadi prioritas dalam transformasi ekonomi nasional yang turut didukung oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Pembangunan di Miangas bagi kami adalah prioritas karena ini adalah beranda terdepan Sulawesi Utara dan NKRI

Karenanya, prioritas vaksinasi di Jawa memiliki alasan yang kuat.