Harus diakui, integrasi kelembagaan Iptek yang dimaknai dengan peleburan seluruh lembaga litbang ke dalam BRIN, satu lembaga superbody yang sentralistik, menuai banyak pertentangan.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menegaskan, kunjungan bakal dilakukan pada Selasa, 14 Februari 2023 mendatang. Kunjungan itu dilakukan pasca rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan PT MSU bersama Komisi VI DPR.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu tersangka baru dalam perkara ini yaitu mantan Anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani.

Persoalan penurunan indeks persepsi korupsi itu juga terkait perilaku rumpun kekuasaan eksekutif secara keseluruhan baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif, tapi terutama yang di eksekutif.

Mohon maaf sekali lagi itu (pembentukan kantor perwakilan di daerah) tidak bisa kita wujudkan karena setelah Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 19 dicabut dan diamanatkam di dalam salah satu pasal UU Nomor 19 Tahun 2019 mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di Ibu Kota negara.

Tentu dari Rp33,4 juta biaya penerbangan ini kami nilai masih memberatkan jemaah haji. Jadi kami meminta kepada pihak Garuda untuk menurunkan kembali. Kami menargetkan setidaknya ada penurunan ya Rp1 atau Rp2 juta, sehingga itu bisa mengurangi biaya haji tahun ini.

Hadirnya kawasan industri baru di berbagai daerah akan menciptakan berbagai multiplier effect, termasuk mendukung pertumbuhan ekonomi

Kalau kemudian bahayanya ini proporsional tertutup diserahkan kepada partai, ya kita khawatirkan akan muncul orang-orang di DPR itu yang mungkin tidak sepaham dengan harapan masyarakat. Kedua, orang yang bisa berpaham radikal, bisa jadi ada di partai kan, di parlemen kan, karena masyarakat tidak mengakses itu, domain itu ada di parpol.

Menurut saya, kebijakan ini sekali lagi kebijakan yang semangatnya bagus, tapi faktanya merusak banyak hal. Subsidi ini kan subsidi terbuka, mau siapa saja yang beli motor dan mobil kena (dapat) subsidi. Jadi tidak ada miskin, tidak ada kurang mampu, semua bisa dapat.

Kalau bisa solusinya 50 persen-50 persen, jadi jemaah 50 persen, BPKH harus tanggung 50 persen, memang kalau pendekatan investasi BPKH hari ini enggak mau, karena itu kita dorong agar BPKH lakukan inovasi investasi, sehingga bisa hadirkan manfaat lebih besar.