Pembahasan terkait tambang ilegal ini justru harus terbuka. Karena masyarakat berhak tahu soal strategis seperti ini. Bukan malah tertutup. Kalau tertutup malah akan timbul kesan tidak serius atau ada deal politik yang merugikan masyarakat.

Mitigasi diperlukan untuk meminimalkan hoaks yang berpotensi memunculkan kegaduhan khususnya dalam Pilkada 2024 ini.

Kasus dugaan korupsi BKKBI Kabupaten Tulungagung yang menyeret Khofifah Indar Parawansa, Soekarwo  dan juga Saifullah Yusuf hingga saat ini belum tuntas.

Nasdem harus menjadi institusi partai politik yang membangun kembali semangat dan nilai kepeloporannya. Indonesia harus bisa wujudkan impian-impian besar dari para pemimpin-pemimpin pendiri negara ini.

GDP Indonesia untuk menjadi negara maju sekitar 14.000 US dollar, saat ini Indonesia baru mencapai 4.000 US dollar. Jika dihitung income per bulan, rata-rata paling tidak masyarakat Indonesia harus memiliki gaji minimal 15 juta rupiah per bulan, sekarang baru sekitar 5 juta rupiah per bulan.

Untuk RUU Kementerian lembaga belum turun Supres dan DIM dari Presiden. Mengingat waktu yang tinggal satu bulan bila dirasa perlu maka Presiden perlu segera menurunkan supres dan DIM tetapi kalau Presiden tidak menggap perlu maka Presiden harus bersurat kepada DPR bahwa UU ini tidak mendesak untuk direvisi, dan tidak dilanjutkan pembahasannya.

Pemerintah terkesan ogah-ogahan mengurusi masalah pembinaan dan pengawasan pertambangan ini, sementara di sisi lain sangat bernafsu untuk mensentralisasinya ke pusat. Ibarat pepatah, nafsu besar, tenaga kurang.

Memang secara desain mobil satu ini memiliki kesan dinamis dan performa superior dengan fungsionalitas tinggi

Dengan PKPU Nomor 8 terbaru, threshold (ambang batas pencalonan) menjadi turun, ini akan membuat pelaksanaan Pilkada lebih demokratis.

Tadi sudah disepakati tinggal diharmonisasi saja, biasanya antara KPU dengan Bawaslu setelah ini mereka ada harmonisasi antara kedua lembaga itu bersama dengan DKPP.