Saya masih sering melihat ada dualisme kepentingan, seperti saat sosialisasi Kurikulum Merdeka di Bandung Barat yang membicarakan SMK juga, tetapi orang pemprov tidak hadir.

Hari ini saya menerima delegasi dari IKBP (Ikatan Keluarga Besar Papua). Kami berbicara mengenai beberapa aspirasi dari saudara-saudara kita di Papua khususnya Papua Barat Daya. Berbicara mengenai pembangunan rumah khusus dan juga masalah tenaga kerja yang berhubungan dengan Kementerian Perhubungan dengan mitra kami.

Kementerian Agama sudah memproyeksikan 8000 jemaah ini akan dialokasikan untuk reguler namun saya minta pembagiannya harus merata antara terutama yang harus diperhatikan itu jemah lansia.

Selaku salah satu Pimpinan Komisi V, saya menerima teman-teman dari Dogiyai ya teman-teman Anggota DPR dari sana dipimpin langsung oleh ketua dewannya dalam rangka memberikan aspirasi dari sana tentang fasilitas-fasilitas pemerintah daerah yang selama ini sudah tidak layak lagi karena kerusuhan di sana sudah terbakar, maka untuk pembangunan sarana-sarana itu, daerah sangat berat untuk bisa melakukan menanggung semua itu.

Saya memberikan selamat kepada Polri dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didalam meningkatkan kinerja Polri sehingga pada saat Litbang Kompas melakukan survei ternyata 74,3 persen itu menyatakan kalau polisi itu adalah cukup baik.

Hal itu disampaikan Adhy Karyono usai diklarifikasi soal LHKPN oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini Senin (22/5).

Jangan selisih anggaran dari penurunan harga minyak dunia di atas digunakan untuk mensubsidi mobil listrik. Kita menolak subsidi untuk membeli barang mewah untuk orang kaya, apalagi untuk kendaraan perorangan milik pribadi, bukan transportasi publik.

Harus dipastikan yang mau kita IPO-kan itu yang memang layak IPO. Layak secara regulasi, layak secara lingkungan.

Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengapresiasi rencana konser grup musik internasional Coldplay di Indonesia pada 15 November 2023 mendatang dengan mengedepankan konsep ramah lingkungan.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti rencana pemerintah yang ingin merombak rumusan dan pemberian tunjangan kinerja (tukin) bagi para pegawai negeri sipil (PNS). Menurutnya, pemerintah harusnya lebih memprioritaskan kenaikan gaji PNS terlebih dahulu dibandingkan kenaikan tukin.