Keberadaan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dalam daftar dosen yang mengajar di Universitas Terbuka (UT), berdampak pada jumlah mahasiswa yang mendaftar di UT.

Bangsa yang besar ini tidak bisa kita serahkan nasibnya hanya kepada politisi yang kerap berpikir tentang next election.  Kita harus serahkan bangsa ini kepada negarawan memikirkan tentang next generation.

Kondisi ini disebabkan semakin memburuknya dua indikator dalam demokrasi di Indonesia. Yaitu budaya politik dan kebebasan sipil. Ini mungkin sangat cocok bila kita kaji dari buku yang ditulis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt yang berjudul Bagaimana Demokrasi Mati.

Kita ketahui kenaikan harga pangan sudah terjadi sejak beberapa waktu terakhir. Pemerintah harus bisa menstabilkan harga-harga pangan sebelum bulan Ramadhan.

Bangsa ini sudah sepakat bahwa masa jabatan presiden hanya 5 tahun, dan maksimal 2 periode. Bahwa pemilu adalah mekanisme evaluasi yang diberikan kepada rakyat setiap 5 tahun sekali. Ini prinsip.

Posisi saya sebagai Ketua DPD RI, yang juga Senator, memang meminta kepada seluruh anggota DPD RI untuk tidak tersekat dalam kelompok tertentu. Tetapi mewakili dan menerima seluruh elemen. Karena, sejatinya seorang Senator harus berpikir dan bertindak sebagai seorang Negarawan yang berada di dalam wilayah legislatif.

Di sini kita hadir untuk mengenang perjalanan hidup dan darma bakti mantan Anggota DPD RI, Bapak Sabam Sirait, seorang tokoh bangsa yang banyak jasanya bagi pembangunan demokrasi, penegakan hak asasi manusia dan keadilan, serta pelestarian nilai-nilai kebhinekaan bagi keutuhan bangsa ini.

Soal impor kami menaruh harapan besar pada Ketua DPD RI agar ingatkan pemerintah. Karena impor ini yang terpukul adalah para buruh atau pekerja. Kalau semua impor, produksi akan terhenti dan tentunya berakibat tidak ada pekerjaan bagi para pekerja.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi peran Turki dibawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang memfasilitasi pertemuan antara delegasi Rusia dan Ukraina pada 28-30 Maret 2022.

Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan utuh polemik anggaran 48 M untuk Gorden di rumah dinas Anggota DPR dan 11 M untuk pengaspalan di kompleks Parlemen.