Memasuki usia ke-18 tahun ini, BPOM RI meluncurkan tujuh inovasi untuk mendukung percepatan pelayanan publik.

Rapat kerja yang dihadiri oleh pejabat eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV di lingkungan Setjen Kemendes PDTT ini membahas tentang evaluasi kegiatan dan persiapan audit 2018 serta konsolidasi pelaksanaan dan percepatan kegiatan tahun 2019.

Untuk percepatan akselerasi dan mengembangkan usaha, UMKM memang membutuhkan pendanaan, namun solusi jangka panjang yang berkelanjutan dapat dicapai dengan membentuk reputasi bisnis yang kredibel.

Transmigrasi perlu dukungan dari lintas sektor agar bisa berkembang secara optimal dan cepat.

Evaluasi tersebut dilakukan kedua belah pihak untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan KKN tahun berikutnya.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan pencermatan terhadap hasil evaluasi pengalihan pengembangan permukiman Transmigrasi

Dalam pertemuannya tersebut  membahas tentang Investasi Biomass bahan baku Bambu di Perbatasan, proyek di Melolo Sumba Timur dan rencana Investasi ubi atau  singkong di Sumba Barat.

Kerja sama memanfaatkan lahan-lahan hak pengelolaan  transmigrasi dengan konsep pengembangan inti plasma.

Pemerintah berharap lahan tersebut dapat dioptimalkan dengan baik. Karena penanggungan hanya ditangung selama satu tahun.

Peningkatan kapasitas pendamping desa terus dilakukan pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan di desa-desa. Pendamping desa juga diperlukan dalam upaya pendampingan program dana desa dan program inovasi desa.