Kita harus melihat fakta ini dengan serius. Di satu sisi, devisa negara dari pekerja migran ini mencapai Rp253,3 triliun di tahun 2024.

Tentu ini menjadi catatan kita. Jangan sampai BPKH meminta tambahan anggaran operasional, tetapi target dalam RKAT tidak tercapai sesuai harapan.

Pariwisata tidak hanya berbicara tentang promosi dan peningkatan jumlah kunjungan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana destinasi itu bersih, aman.

Contohnya di Papua banyak lahan disana ternyata tidak layak, padahal peraturan jelas menegaskan setiap alih fungsi lahan harus berdampak baik bagi ekosistem.

Kasus di Ngada, NTT menunjukkan perlunya mata dan telinga yang lebih peka di tingkat akar rumput.

Negara harus hadir secara nyata. Jangan sampai ada lagi anak yang putus asa hanya karena tidak mampu membeli alat tulis.

Tentu ada syarat lain yang mungkin menjadi syarat tambahan, tetapi syarat utamanya dua tadi.

Ada ribuan kawan-kawan kita yang tercatat sebagai korban bencana hidrometeorologi di Sumatera, Aceh, Sumut dan Sumbar. Tolong lah titik GPM-nya diperbanyak.

Komisi I menilai ada urgensi yang tidak bisa lagi ditunda terkait kebutuhan markas besar yang layak bagi Bakamla.

Komisi III DPR menegaskan pengawasan terhadap PPATK sangat penting mengingat peran strategisnya mendukung penegakan hukum.