Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, aksi terorisme yang baru-baru ini terjadi di beberapa wilayah Indonesia, harus dipelajari lebih dalam asal muasalnya.

Kesenjangan, baik sosial, pendidikan, sampai keadilan hukum menjadi lahan subur terorisme di tanah air. Hal itu yang perlu dibenahi untuk mencegah aksi terorisme meluas.

Pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) untuk pemberantasan terorisme dipertanyakan. Pasalnya, badan baru ini akan berbenturan dengan badan yang sudah ada.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah untuk bersikap satu suara dalam pembahasan RUU Anti Terorisme. Hal tersebut menjadi salah satu isi dari pidato sambutannya dalam Pembukaan Masa Persidangan V  Tahun Sidang 2017–2018.

Salah satu penceramah yang dicopot yakni jubir eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto.

Aman dianggap pihak bertanggung jawab saat aksi teror di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, dan menjadi aktor utama beberapa serangan lain di Indonesia.

DPR mendesak aparat keamanan meningkatkan penjagaan terhadap rumah ibadah, objek vital negara, dan sarana publik lainnya. Hal itu menyusul maraknya tindak kejahatan terorisme.

DPR prihatin atas sejumlah insiden teror bom yang terjadi di Surabaya. Tidak saja prihatin dengan aksi biadab para terorisme tersebut, tapi DPR juga prihatin karena menjadi kambing hitam.

Idrus Marham memandang anak merupakan korban dalam kasus terorisme yang terjadi di beberapa tempat.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah tengah mengerjakan revisi UU Nomor 15 Tahun 2013.