Isu reshuffle kabinet atau perombakan menteri pemerintahan Presiden Jokowi kembali mencuat. Informasi yang beredar sejumlah menteri akan diganti dan dirotasi dari posisi menteri.

Presiden Jokowi diminta semprit atau memperingati terkait keinginan TNI untuk terlibat dalam menindak kejahatan terorisme di tanah air. Hal itu menanggapi pembahasan RUU Terorisme yang mewacanakan keterlibatan TNI.

Polemik pengadaan senjata api dinilai akibat buruknya komunikasi dan koordinasi para menteri di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

Seluruh pimpinan lembaga penegak hukum diminta untuk bersatu dan tidak mencari muka kepada publik. Sebab, Presiden Jokowi sudah mengetahui apa yang sebetulnya sedang terjadi.

Menurut Menpora, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kemendikbud terkait penyesuaian para atlet para games ini untuk masuk menjadi PNS. 

Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk tidak memberi ruang kepada ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila

Jokowi juga enggan berkomentar mengenai langkah atau upaya yang dilakukan Pansus Hak Angket KPK.

Keputusan Jokowi untuk Nobar di markas tentara, setidaknya menunjukkan pendulum politiknya bergerak lebih ke kanan, seperti jalan yang selama ini dipilih oleh Gatot.

Sejumlah Parpol yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi sebagai pendukung Pansus Hak Angket KPK dinilai sedang mengalami demoralisasi.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara. Namun, Jenderal Gatot merahasiakan pembicaraannya dengan Presiden Jokowi.