Gerakan adili Jokowi terus meluas ke berbagai daerah. Jokowi bisa saja dinilai sebagai sosok yang melakukan KKN. Perbuatan ini memang paling dihujat selama reformasi.

enteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkapkan bahwa Muslimat adalah organisasi badan otonom dari Jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU) yang fokus terhadap isu-isu penting, salah satunya pemberdayan masyarakat desa.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ariza Patria menyatakan dukungannya terhadap langkah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto

Kan semua perlu supaya ada, nanti tentu ada implikasinya terhadap belanja daerah kan.

Ya memang ini sudah program dari dulu ya, BBM Satu Harga. Banyak daerah-daerah tertentu, daerah yang jauh dan bahkan tidak ada SPBU, mereka kan beli dari pengecer, itu harganya sangat mahal.

Poros Tiga Daerah (Postidar) mengapresiasi langkah Presiden RI Prabowo Subianto menuntaskan kisruh gas 3 kg dengan mengembalikan penjualan ke pengecer.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) mengimbau satuan pendidikan hingga pemerintah daerah supaya segera memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Mendes Yandri menjelaskan bahwa BUMDes juga berperan menarik investasi ke desa

Waka MPR Dukung Usul Prabowo Lantik Kepala Daerah 20 Februari: Demi Kepastian Hukum dan Pelayanan Publik

Isu (BUMD) ini menarik bagi Komisi II, kalau memang perlu kita susun instrumen Pak, Pemerintah Pusat bisa me-review, melakukan evaluasi, daerah bisa bikin (BUMD), tapi kalau dari review kita tidak bagus ya dibubarin.