Pertamina saat ini menjual LPG 3kg merek Bright seharga Rp56.000 terbatas di Jakarta dan Surabaya, jauh kebih mahal dari gas melon 3 kilogram bersubsidi yang sekitar Rp20.000. Produksi gas pink 3kg ini rawan penyimpangan.

Komisi X DPR RI mengingatkan Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek untuk segera membentuk atgas Pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Menanggapi sejumlah kandidat kuat pengganti Dudung sebagai KSAD, Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menilai tiga kandidat pengganti KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman merupakan perwira mumpuni dalam menjalankan tugas.

Saya mohon agar teman-teman Disabilitas dapat proaktif mengenai kelanjutan dari pembukaan beasiswa pendidikan yang dapat menunjang secara finansial. Sehingga, hal-hal yang bersifat pemenuhan dan perlindungan hak-hak disabilitas dapat berjalan dengan baik, walau implementasinya yang masih memerlukan proses.

Menpora Dito Ariotedjo berkomitmen menciptakan tata kelola pemerintahan dengan akuntabilitas tinggi dan transparan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Sekarang tugas pemerintah merespons apabila temuan Ombudsman merujuk adanya pelanggaran administratif oleh guru dan pejabat-pejabat terkait. Kita pantau, kalau perlu sehabis reses bikin Panja PPDB.

Presiden harus tegur Erick Thohir agar fokus menyelesaikan masalah kelangkaan gas melon ini. Ingatkan Erick jangan terlalu asik mengurus sepak bola dan polemik rumput JIS sehingga tugas utama sebagai Menteri BUMN terbengkalai. Akibatnya masyarakat susah mendapatkan kebutuhan sehari-hari.

Kami berharap pengembangan battery energy system yang tengah dikembangkan oleh IBC (industri baterai Indonesia) ini tidak hanya menggunakan platform pulau-pulau besar sebagai basis pengembangannya.

Di tengah usianya yang cukup dewasa, Kejaksaan harus terus melakukan evaluasi dan inovasi. Kejaksaan harus terus menjaga muruahnya sebagai penegak hukum yang dapat dipercaya publik melalui kerja nyata.

Di DPR, khususnya Komisi II DPR RI belum ada wacana ataupun pembicaraan resmi maupun tidak resmi terkait dengan penundaan, memundurkan, atau memajukan Pilkada 2024.