Para capres dan cawapres harus memperbaiki secara serius pengelolaan tambang nasional kita ke depan, agar benar-benar terwujud bahwa sumber daya kekayaan alam kita membawa berkah, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Bukan malah menjadi musibah karena membawa kutukan sumber daya alam.

Ini ide menarik. Rasanya PLN perlu mempertimbangkan usulan ini. Jangan sampai ide ini dieksekusi oleh swasta nanti PLN malah kelimpungan di tengah surplus listrik di pulau Jawa-Sumatera. PLN harus kreatif di tengah himpitan utang yg hampir mencapai Rp 500 triliun melalui investasi yang menarik dan menguntungkan. Kalau atap-atap rumah di kota-kota ini dipasangkan panel solar oleh PLN lalu masuk jaringan PLN, maka target NZE (net zero emission) tahun 2060 optimis dicapai.

Saya pesimistis Pemerintahan yang sekarang dapat menuntaskan masalah ini. Dalam kondisi normal saja Pemerintah tidak mampu berbuat banyak apalagi sekarang jelang pemilu

Sistem ini berdasarkan pada garis keturunan bukan berdasarkan pemilihan yang melibatkan rakyat. Berbeda dengan politik dinasti yang pemilihan pemimpinya melalui pemilihan yang melibatkan rakyat secara langsung namun, sengaja dikuasai oleh satu keluarga saja dengan tujuan kepentingan keluarga tersebut.

Industri pertahanan perlu didukung pemerintah. Jadi pertahanan negara bisa diupayakan dari dalam negeri karena kita punya potensi mampu produksi alutsista, perlu ada regulasi yang membuat investasi bisa menguatkan bagian hulu ini.

Sesungguhnya Kebudayaan kita sangat kuat. Dan semestinya jadi landas berpikir pembentukan karakter bangsa.

Fraksi PKS setuju dengan pendapart Kepala BRIN bahwa yang dibutuhkan Indonesia ke depan adalah PLTN skala besar dengan daya lebih dari 1.000 MW jenis generasi ke-3 PWR (pressure water reactor) untuk Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Fraksi PKS sepakat dan sejalan dengan aspirasi yang disampaikan teman-teman Serikat Pekerja (SP) PLN terkait penolakan skema power wheeling. Fraksi PKS melihat ketentuan ini sangat berbahaya bagi tata kelola kelistrikan nasional. Karena itu dengan tegas Fraksi PKS menolak usulan tersebut.

Ini kan masih sangat lama. Untuk apa Pemerintah terburu-buru berencana memberikan izin perpanjangan. Apa urgensinya? Apalagi dengan menabrak peraturan perundangan yang ada. Belanda kan masih jauh.