Johanis menyatakan Praperadilan merupakan hak dari setiap tersangka. 

Dugaan intervensi terhadap KPK merupakan penyelewengan kekuasaan sekaligus wujud tidak adanya itikad baik atau semangat memberantas korupsi di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

Eddy Hiariej mengajukan praperadilan bersama dua orang dekatnya, bernama Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana. 

Hal ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi yang diduga banyak mengetahui soal kasus ini, serta mengumpulkan bukti lainnya.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu diperiksa penyidik KPK dalam kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi di Kemenkumham.

Hal itu disampaikan Sigit usai menandatangani perjanjian kerja sama antara KPK dan Polri sebagai upaya meningkatkan sinergitas

Listyo bersama rombongannya datang untuk menandatangani perjanjian kerja sama antara KPK dan Polri.