Mahkamah Konstitusi menunda sidang lanjutan uji materi Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang diajukan Haris Azhar, Fatiah Maulidiyanti.

Sebelumnya muncul wacana perpanjangan masa jabatan Panglima TNI menyusul adanya gugatan terhadap batas usia pensiun anggota TNI ke Mahkamah Konstitusi.

MK menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian materi Pasal 222 UU Pemilu.

Lantik Anggota MPR PAW Partai Golkar, Ketua MPR Ingatkan Dalam Politik Bisa Mati Berkali-kali

Artinya, usulan BNPT untuk mengawasi dan mengontrol tempat ibadah di seluruh Indonesia bertentangan dengan konstitusi, sehingga tidak dapat dijadikan dasar membuat keputusan untuk mengontrol dan mengawasi tempat tempat ibadah.

Wacana itu tidak sesuai dengan prinsip konstitusi yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat dan karenanya tidak harus membebek ketentuan negara lain. Apalagi konstitusi yang berlaku di Indonesia tegas menghormati pelaksanaan ajaran Agama sebagai bagian dari HAM.

Adapun pemohon dalam perkara ini adalah mantan Ketua KPU Kabupaten Dogiyai, Papua Osea Petege

Peringati Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI, Ketua MPR RI Bamsoet Gelar Beragam Lomba

Ketua MPR Ingatkan Urgensi Konstitusi Indonesia Memiliki Pintu Darurat

Hari Konstitusi dan HUT Ke-78 MPR, Bamsoet: Ke Depan Peran MPR Semakin Kuat Mengawal Bangsa dan Negara