Pemerintah harus mengoptimalkan produksi tabung oksigen dalam negeri dan tidak terburu-buru membuka opsi impor. Ada baiknya, penanggulangan pandemi disinergikan dengan upaya menggerakan sektor industri dan ekonomi masyarakat.

Selama PPKM darurat, MMKSI akan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di dealer sesuai dengan peraturan Pemerintah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Perhubungan (Dishub), menetapkan sejumlah ketentuan di sektor transportasi.

konsulat telah berhenti mengeluarkan visa untuk warga Afghanistan sementara diplomat telah dipindahkan ke ibu kota Kabul yang relatif aman.

Pemerintah diminta memperhatikan pasokan oksigen di rumah sakit. Pemerintah perlu mengusahakan ketersediaan pasokan sesuai kebutuhan, termasuk kebijakan khusus agar pasokan oksigen bagi rumah sakit mendapatkan prioritas utama. 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan rentetan masalah anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bernilai triliunan. BPK menyimpulkan penggunaan anggaran negara oleh pemerintah tidak sesuai dengan yang direncanakan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020.

Pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai. Program ini dinilai bisa menggerakan ekonomi masyarakat di tengah krisis akibat pandemi Covid-19.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dicanangkan pemerintah terkesan belum efektif. Kebijakan tersebut belum terimplementasi dengan baik di lapangan.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera mengatasi kelangkaan oksigen untuk pasien Covid-19 yang terjadi di sejumlah daerah, khususnya Pulau Jawa dan Bali.

Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dalam rangka penekanan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia yang berlangsung sejak 03 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang, masih belum efektif. Pemerintah pusat dan daerah harus segera melakukan sweeping ke perkantoran.