Pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan masih mengizinkan Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia.

Mantan Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid itu menyayangkan strategi pemerintah yang tidak jelas. Misalnya, selalu mengubah istilah, sementara kalangan rakyat bawah tidak merasakan perubahan yang berarti.

Kalangan dewan menilai keputusan pemerintah untuk menggabungkan semua Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) riset ke dalam BRIN dapat melanggar Undang Undang. Karenanya, keputusan tersebut perlu dilakukan pengkajian secara ulang dan cermat.

Anggota DPR RI daerah pemilihan Riau, Effendi Sianipar mendesak pemerintah pusat segera membantu satuan tugas (Satgas) Covid-19 Riau melakukan pelacakan virus Covid-19 varian Delta dengan menggunakan Whole Genome Sequencing (WGS).

HNW menilai, saat ini pemerintah juga gagal mengajak masyarakat untuk bersama melawan Covid-19 karena tidak adanya strategi yang jitu dan kepemimpinan yang efektif dalam mengatasi Covid-19.

Pemerintah Libya mengumumkan akan menutup perbatasannya dengan Tunisia selama seminggu, menyusul peningkatan kasus Covid-19 di negara tetangganya itu.

Pemerintah perlu melakukan upaya antisipasi dan mitigasi terhadap lonjakan kasus Covid-19 di luar wilayah Jawa dan Bali. Meski sudah ada pengetatan PPKM Mikro,  pemerintah harus bekerja cepat serta tepat dalam menangani peningkatan kasus Covid-19 yang relatif tinggi di sejumlah daerah di luar Jawa dan Bali.

PPKM Covid-19 di Jepang berlangsung hingga 22 Agustus. Pembatasan ini termasuk meminta restoran tutup lebih awal dan berhenti menyajikan alkohol dengan imbalan subsidi pemerintah.

Israel memberi kerajaan 30 juta meter kubik per tahun di bawah perjanjian damai 1994 mereka.

Hal ini membuat pemerintah daerah kesulitan di dalam membangun dan mensejahterakan rakyat di daerahnya.