Pemerintah telah menerapkan  kebijakan PPKM Darurat  pada 3 - 20 Juli 2021 yang meliputi  122 kabupaten/kota dan 6 provinsi di Jawa Bali. DPR RI berharap pemerintah bisa ikut melakukan  sinkronisasi dan koordinasi pusat - daerah agar tidak menjadi  kebijakan mandul dan tidak efektif.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal keputusan pemerintah memberlakukan PPKM Darurat di Jawa dan Bali, mulai 3 - 20 Juli mendatang.

DPR dan pemerintah tidak mencapai titik temu terkait pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Aplikasi SKUP Migas adalah sarana pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan perusahaan penunjang migas.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta Kemendagri untuk menegur pemerintah daerah yang tidak menganggarkan anggaran daerahnya untuk insentif bagi nakes yang menangani pandemi Covid-19.

jumlah orang yang dites dan yang positif sama dengan jumlah yang terdaftar pada hari sebelumnya.

Pendalaman dilakukan lewat pemeriksaan dua tersangka kasus dugaan suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019.

Kalangan dewan masih menunggu penjelasan pemerintah terkait rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.  Pemerintah juga diminta memberikan penjelasan terkait definisi ini.

Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan minimum batu bara ke pembangkit listrik. Upaya ini perlu dilakukan agar pembangkit tidak kekurangan pasokan batu bara di saat harga internasional sedang meroket alias melonjak tinggi.

Kalangan dewan mendukung rencana pemerintah yang akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro darurat yang disebut-sebut akan berlaku untuk seluruh wilayah Jawa dan Bali.