Mendes PDT Yandri Susanto menyerahkan secara simbolis 326 Akta Notaris Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Pendopo Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada Rabu (2/6/2025).

Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang lebih dikenal sebagai Haji Uma, kembali menyuarakan kritik tajam terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mendes Yandri juga mendorong agar Pemerintah UEA dapat bergandengan tangan untuk dapat menyukseskan desa-desa potensial di Indonesia untuk merambah ke pasar global.

Putusan MK ini kita bandingkan dengan putusan MK sebelumnya terkesan kontradiktif, karena sebelumnya pada 2019 MK memberikan putusan yang dalam pertimbangan hukumnya, memberikan guidance kepada pembentuk undang-undang untuk memilih satu dari enam model keserentakan pemilu.

Kami pada prinsipnya siap-siap saja ya (menindaklanjuti putusan MK), tetapi kita juga harus melihat dari berbagai undang-undang lain yang harus terevisi karena konteks keputusan yang terkait ini.

Mendes Yandri menegaskan komitmen wujudkan Desa Berketahanan Iklim di seluruh Indonesia

Dalam kesempatan itu, Mendes Yandri mengatakan bahwa desa saat ini menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto

Mendes Yandri menekankan pentingnya kerja sama dan keterlibatan semua pihak dalam percepatan pembangunan desa. Kolaborasi antara BPD dan pemerintah harus berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyelenggarakan Seminar Uji Sahih Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan di Kantor Bappeda Litbang Provinsi Jawa Timur, Kamis (27/6).