Temuan ini harus menjadi perhatian kita bersama. Bansos diberikan untuk membantu masyarakat rentan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, bukan untuk hal lain, apalagi disalahgunakan untuk judi online.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan Surat Edaran Menteri tentang Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) Ramah.

Komite III DPD RI telah menuntaskan finalisasi hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Demikian itu merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang. Suatu norma dalam Undang-Undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu`ti, menetapkan 7 Juli sebagai Hari Pustakawan Indonesia. Keputusan ini menindaklanjuti hasil Kongres XV Ikatan Pustakawan Indonesia pada 1-4 November 2022 di Surabaya, Jawa Timur.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) meluruskan isu seputar besaran dana Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang SMA dan SMK yang beredar di masyarakat.

Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan Uji Sahih terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP di Provinsi Bali.

Adanya anggapan bahwa MK telah mengubah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 terkait kewenangannya dan pelaksanaan pemilu/pilkada, serta adanya indikasi inkonsistensi putusan tersebut terhadap dua putusan MK sebelumnya.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) meminta pemerintah daerah turut memastikan kelancaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Kuasa hukum Hasto Kristiyanto menilai seluruh dasar tuntutan yang disampaikan jaksa hanya mengulang konstruksi awal dan tidak berpijak pada fakta yang terungkap di persidangan.