Komisi X DPR RI mengabulkan usulan penambahan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) senilai Rp67,67 triliun, untuk Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026, dalam rapat kerja yang berlangsung pada Kamis (10/7).

Komite I DPD RI melaksanakan Kunker ke Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 10 Juli 2025, dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Temuan ini harus menjadi perhatian kita bersama. Bansos diberikan untuk membantu masyarakat rentan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, bukan untuk hal lain, apalagi disalahgunakan untuk judi online.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan Surat Edaran Menteri tentang Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) Ramah.

Komite III DPD RI telah menuntaskan finalisasi hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Demikian itu merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang. Suatu norma dalam Undang-Undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu`ti, menetapkan 7 Juli sebagai Hari Pustakawan Indonesia. Keputusan ini menindaklanjuti hasil Kongres XV Ikatan Pustakawan Indonesia pada 1-4 November 2022 di Surabaya, Jawa Timur.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) meluruskan isu seputar besaran dana Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang SMA dan SMK yang beredar di masyarakat.

Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan Uji Sahih terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP di Provinsi Bali.

Adanya anggapan bahwa MK telah mengubah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 terkait kewenangannya dan pelaksanaan pemilu/pilkada, serta adanya indikasi inkonsistensi putusan tersebut terhadap dua putusan MK sebelumnya.