RUU PPSK merupakan Omnibus Law sektor keuangan yang disusun Komisi XI DPR RI, berfokus pada upaya meningkatkan pendalaman, efisiensi, inklusi, serta meningkatkan kepercayaan pasar di sektor keuangan dalam meningkatkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan sustainable menuju Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto dalam pandangan fraksi menyampaikan, kegagalan pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi membuktikan rendahnya kemampuan pemerintah untuk memacu di berbagai sektor di dalam perekonomian.

Ini PR pemerintah untuk kejar pertumbuhan ekonomi 5 persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi hingga semester II yang menguat, maka pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun ini mampu tumbuh di kisaran 4,9%-5,4% (yoy).

Presiden Jokowi pun mengusulkan tiga langkah yang harus dijalankan bersama oleh semua negara, yakni sinergi mengatasi emerging challenges, perkuat kemitraan global untuk Sustainable Development Goals (SDGs) dengan fokus pada pendanaan pembangunan dan penguatan sumber-sumber pertumbuhan baru.

Sri Mulyani optimistis pertumbuhan ekonomi hingga 5,3 persen, ini indikatornya

Kita terus berikhtiyar semaksimal mungkin dalam pembangunan desa sebaik mungkin untuk kepentingan peningkatan SDM dan pertumbuhan ekonomi.

Investigasi migas dibutuhkan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan sekaligus mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Kepastian hukum selalu jadi isu negatif di balik program investasi yang digulirkan pemerintah.

Pengembangan kawasan industri akan percepat pertumbuhan ekonomi daerah

Membaiknya intermediasi sektor keuangan yang ditandai oleh peningkatan pertumbuhan kredit perbankan juga akan turut mendukung aktivitas investasi.