Mahfud akan hadir bersama jajaran Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk membahas dugaan transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.

Direncanakan dimuat dalam dua bagian UU ITE, yakni keadilan restoratif berupa upaya penyelesaian tindak pidana yang merupakan delik aduan.

Pencegahan Dito ke luar negeri demi mempercepat pengusutan dugaan tindak pidana pencucian uang eks Sekretaris MA, Nurhadi.

Polri menegaskan senjata ilegal Dito Mahendra tidak terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang

Polri terus melakukan pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang yang sangat meresahkan

Polda Metro Jaya selidiki dugaan tindak pidana pencucian uang di kasus penipuan travel umroh PT Naila Syafa’ah Wisata Mandiri

Idris sedianya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran tunjangan kinerja (tukin) pegawai di Kementerian ESDM.

Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Rabu (29/3).

Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mempertanyakan sikap Menkopolhukam Mahfud MD sebagai Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang tidak menyelesaikan persoalannya secara internal.

Soal rapat dengan komite TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), rapat besok Rabu jam 15.00 WIB ngabuburit iki, itu akan mencecar angka Rp 349 Triliun dalam saksi tersebut, jangan sampai rakyat berfikir nanti ada yang aneh-aneh.