Negeri ini sangat membutuhkan banyak energi untuk bangkit bersama dari dampak krisis global, salah satunya adalah keteladanan dari para pejabat publik dan tokoh masyarakat.

Selain memuat tentang harga beli listrik dan insentif pengembangan energi terbarukan, menurut Mukhtarudin, Perpres ini juga mengatur tentang pelarangan pembangunan Pembangkit Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara serta percepatan memensiunkan PLTU.

Sejalan dengan sikap Pemerintah yang juga mengundang Ukraina ke KTT G20. Hal ini secara tema sangat relevan dengan salah satu isu prioritas P20 yaitu `Ketahanan Pangan dan Energi dan Tantangan Ekonomi`. Perang Rusia-Ukraina juga krusial untuk di-address dalam forum P20 karena secara faktual telah memengaruhi ekonomi global.

Peluang untuk melakukan transformasi ke pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan terbuka lebar.

Tentu kita dukung ya. Karena kebijakan ini juga dapat meningkatkan kapabilitas energi terbarukan, untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Bangun Energi Positif Bagi Kesejahteraan dan Perdamaian Dunia

Persoalan subsidi energi menjadi pergumulan kami di Komisi VII dari waktu ke waktu. Dan memang seperti memakan buah simalakama. Jadi, menambah subsidi berurusan dengan ruang fiskal APBN. Mengurangi subsidi walau ditambah bantalan, masyarakat miskin kita masih cukup besar. Dan pasti akan terjadi gejolak yang luar biasa

IAEA serukan zona aman di PLTN Zaporizhzhia Ukraina

Rusia kantongi 158 miliar euro dari ekspor energi setelah perang.

Kita melihat ketahanan pangan dan energi masih banyak yang impor. Saya melihat kondisi kita yang terjadi saat ini dan berpotensi memburuk ke depan adalah masalah ketahanan pangan dan energi.