Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mengingatkan Kemenkop-UKM agar program strategis nasional pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya menjadi sarana kredit konsumtif.

Mendes Yandri bersama BNN dan Baharkam Mabes Polri sepakat untuk turun ke desa untuk menyatakan perang terhadap narkoba.

Komite III DPD RI telah menuntaskan finalisasi hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Demikian itu merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang. Suatu norma dalam Undang-Undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Wamensos Agus Jabo Priyono menyebut kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan mampu memperpendek jalur penyaluran bantuan sosial

Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan Uji Sahih terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP di Provinsi Bali.

Siklus ekonomi ada BUM Desa, Kopdes Merah Putih dan MBG, ini perannya bisa diambil oleh pemuda

Adanya anggapan bahwa MK telah mengubah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 terkait kewenangannya dan pelaksanaan pemilu/pilkada, serta adanya indikasi inkonsistensi putusan tersebut terhadap dua putusan MK sebelumnya.

Wamen Ahmad Riza Patria mengatakan, Kemendes PDT siap menjadi mitra utama dalam mewujudkan swasembada energi di desa-desa Indonesia

Mendes PDT Yandri Susanto menyebut Program Jaga Desa merupakan kolaborasi antara Kemendes PDT dengan Kejaksaan Agung yang berperan besar dalam mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto