Langkah Kejagung sudah tepat. Kejagung harus tegas dan gerak cepat. Kasus ini harus diselidiki sampai tuntas, karena di Kemendag semua kuncinya dan pengusaha CPO nakal yang jadi inti kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Menteri Perdagangan juga harus diperiksa, karena dia sebagai pimpinan tertinggi di Kemendag pasti tahu kebijakan yang diambil anak buahnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, kebijakan BLT minyak goreng curah selama 3 bulan itu perlu dikawal semua pemangku kepentingan terutama Kementerian Sosial. Harapannya BLT senilai Rp300 ribu yang langsung dibayarkan di depan itu bisa tepat sasaran.

Menurut Rudi keputusan untuk pembubaran menjadi keputusan yang sudah tepat.

Masyarakat dalam dua tahun terakhir sudah mengalami kesulitan karena dampak pandemi Covid-19. Masyarakat saat ini juga sudah disulitkan dengan kelangkaan dan kenaikan minyak goreng. Jangan sampai bebannya terus bertambah dengan kenaikan kebutuhan dasar jelang bulan puasa.

Rudi menyarankan untuk mendorong SIG agar bisa melakukan pendekatan dengan Kementrian terkait untuk mendapatkan peluang proyek infrastruktur negara sehingga ada peningkatan penjualan semen SIG.

Rudi menduga, para produsen menimbun minyak goreng karena harganya sedang tinggi. Bahkan politisi Partai NasDem itu menduga, minyak goreng itu sengaja ditimbun agar nanti bisa dijual dengan harga tinggi ke pabrik-pabrik yang membutuhkan.

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengapresiasi aplikasi telemedisin yang ada di Indonesia. Rudi menilai, aplikasi telemedisin yang hadir di tengah pandemi Covid-19 ini banyak memberikan manfaat dan edukasi kepada masyarakat.

Selain Hillalatil, tim penyidik juga bakal memeriksa empat anggota DPRD Jambi periode 2014-2019, yakni Muntalia, Budi Yako, Rudi Wijaya dan Suprianto.

Rumah BUMN merupakan pengkayaan dari Program Rumah Kreatif BUMN (RKB) yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM guna mewujudkan UMKM Indonesia yang unggul dan berkualitas.