Narasi yang digulirkan seolah-olah Densus 88 islamofobia sangat berbahaya dan berpotensi memecah belah bangsa Indonesia yang majemuk.

Itulah yang jadi pertanyaannya (alasan pembubaran). Kalau ditarik ke Kementerian maka bukan independen lagi namanya.

Usulan terkait pembubaran Komisi VII DPR akan dibahas dalam rapat pimpinan DPR. Dimana usulan pembubaran Komisi VII DPR itu dikarenakan mitra kerjanya saat ini hanya Kementerian ESDM.

Eksistensi ekstremisme, pemaksaan kehendak dan kekerasan harus dibatasi seminimal mungkin

Negara atau Pemerintah tidak perlu khawatir dibilang otoriter, sebab yang terpenting adalah kepentingan nasional.

Presiden Joko Widodo meneken pembubaran 10 Lembaga Non-Struktural (LNS) melalui Peraturan Presiden No. 112/2020.

Pernyataan Panglima Kodam (Pangdam) Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman soal pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI) apabila tidak taat hukum di Indonesia banjir dukungan.

Langkah Panglima Kodam (Pangdam) Jaya Mayjen Dudung Abdurahman memerintahkan anggotanya menurunkan baliho Habib Rizieq merupakan ketegasan untuk menindak pihak -pihak yang ingin mengganggu persatuan Indonesia.

Rencana Jokowi membubarkan 18 lembaga negara dalam rangka menata overlapping kewenangan dan mengurangi beban anggaran Negara

Keputusan tersebut sejalan dengan ancaman pembubaran lembaga saat sidang kabinet pada 18 Juni 2020 lalu