Itu artinya, ruang lingkup UU Nomor 14/2008 tentang KIP sudah berjalan dan berlaku. Sehingga harus ditaati. Jangan sampai nanti Menko ini melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mematuhi perintah UU.

Upaya-upaya untuk menunda pemilu, pasti kita halangi. Saya duduk di sini, sebagai Ketua DPD RI karena dipilih rakyat. Saya tidak ada urusan dengan kepentingan oligarki.

Itu kan Pak Luhut yang sampaikan, tanyakan saja ke Pak Luhut. Kalau data itu ada dan itu bisa sekiranya diakses oleh kami Fraksi MPR ya dengan senang hati supaya jadi bagian untuk melengkapi pertimbangan kami untuk bahan penundaan pemilu, tapi kalau enggak ada juga gapapa.

Kami punya data sendiri dan tidak termasuk dengan data yang disampaikan saja.

Sudah banyak praktisi, politisi, pengamat, bahkan rakyat yang mengomentari itu. Oleh karena itu saya tak ingin menambah polemik soal big data itu.

TV layaknya ponsel pintar berlayar ekstra luas

Dalam rangka mendukung parlemen modern, Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Jenderal DPR RI Suratna menggelar sosialisasi kearsipan.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar mendukung penuh pembangunan Big Data di lingkungan DPR. Apalagi DPR juga sedang giat membangun parlemen modern.

Aplikasi Kasir Online dengan pendekatan Big Data siap dampingi bisnis F&B se Indonesia.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan bahwa Big Data yang sedang dibangun sangat penting untuk mendukung peran parlemen modern.