Komite IV DPD RI mendorong BPKP untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa di seluruh Indonesia melalui kerja sama dengan Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) di Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan dan pertanggung jawaban dana desa.

Penghargaan ini diberikan kepada Komite Teknis 65-05: SNI Produk Perikanan dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) KKP, Komite Teknis 65-08: SNI Produk Kelautan/Perikanan Non-Pangan.

Para pengungsi yang kembali disambut oleh perwakilan Komite Rekonsiliasi Suriah dan Pusat Rusia untuk Rekonsiliasi Sisi yang Menentang di Suriah.

Komite I DPD RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia membahas tentang sengketa tanah di daerah, di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (20/11).

Komite I DPD RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Bappenas menyatakan bahwa rencana pemindahan ibukota negara ke Pulau Kalimantan dalam upaya mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi serta model pembangunan yang Indonesia sentris.

Pasca dualisme kewenangan dalam pengelolaan Batam, DPD RI memandang masih banyak setumpuk persoalan yang harus diselesaikan di Batam.

Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Dalam Negeri Membahas isu-isu terkait Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Hubungan Pusat Daerah hingga masalah perijinan di daerah.

Ketua Komite I (Pemerintahan Daerah) DPD RI Teras Narang menyetujui pemilihan kepala daerah (Pilkada), yaitu pemilihan gubernur, bupati dan walikota dikembalikan ke DPRD.

Tim Kunjungan Kerja Komite II DPD RI Provinsi Jawa Barat melaksanakan tugas dan fungsi DPD RI, yaitu pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Komite II DPD RI menyoroti masalah pertambangan saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara (Sultra) 11-13 November 2019.