Meskipun 70% pendapatan Bali dari sektor Pariwisata, namun perlu juga mendapat dukungan dari teknologi yang mutakhir. Sebab, dukungan teknologi akan mempengaruhi sarana prasarana pariwisata hingga manca negara.

Pulau Bali kembali dipercaya sebagai tempat penyelenggaraan Bali Beyond Travel Fair (BBTF) yang ke 6. Acara ini merupakan pertemuan “B to B” antara pelaku pariwisata (bussiness) secara langsung.

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) menyampaikan apresiasi dan dukungan atas penjajagan dipilihnya Bali sebagai tuan rumah pelaksanaan Internationale Tourismus Borse (ITB) ASIA.

Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik serta mengapresiasi inisiatif Dewan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Angka bonus demografi di Pulau Bali belakangan terus mengalami penurunan, terkait dengan pola pikir sebagian masyarakat di mana memiliki 2 orang anak dianggap sudah cukup, dengan dalih agar tidak merepotkan pihak orang tua.

Sebagai provinsi yang paling banyak ditinggali oleh warga Polandia di Indonesia, Duta Besar Polandia Beata Stoczyńska menyatakan keinginannya mengadakan konser persahabatan di Bali.

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XIII Tematik Kepariwisataan Tahun 2019, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Bali, Rabu (26/6).

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) menyebut hubungan Bali dengan China tak sebatas bisnis. Menurutnya, Bali dan China memiliki hubungan historis yang sangat panjang di bidang kebudayaan.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mewakili Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan rombongan atase pertahanan di Gedung Kertha Sabha, areal Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Selasa (25/6) malam.

Dalam sebuah pertemuan “langka” pada Selasa (25/6), Gubernur Bali Wayan Koster beserta para Bupati dan Walikota se-Bali berhasil mencapai kesepakatan penting untuk mengelola Bali sebagai Satu Kesatuan Wilayah: Satu Pulau, Satu Pola dan Satu Tata Kelola.