G20 adalah forum kerja sama multilateral 19 negara utama dan Uni Eropa (EU).

Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) ke-14 yang digelar hari ini.

Dengan UU ini kelihatan jaksa beda dengan polisi, beda sama KPK, beda sama hakim. UU ini jenis kelaminnya sudah dipertegas satu persatu. UU ini juga menutupi kekurangan penegak hukum lain seperti KPK dan Kepolisian.

Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, sebanyak 50 persen lebih produk yang dijual di platform online/e-commerce berasal dari China.

Menkominfo menyatakan dengan dimulainya Presidensi G20 Indonesia, secara otomatis juga menandai peluncuran portal keketuaan g20.org yang akan menjadi referensi seluruh rangkaian aktivitas kegiatan Forum G20.

Indonesia sangat tepat dan strategis membawa tiga isu ini dalam forum G20 dalam rangka menjawab tantangan dunia di masa depan.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengundang para anggota Inter Parliamentary Union (IPU) untuk menghadiri gelaran forum parlemen dunia berikutnya itu di Indonesia.

Tujuan pertemuan adalah untuk membahas bagaimana anggota parlemen dapat memajukan implementasi SDGs melalui aksi dan kerjasama yang inovatif.

Pendekatan antropologi perlu ditekankan dalam pembahasan RUU MHA. Bagaimana pola penerapan hukum adat akan diberlakukan, hingga penyelesaian konflik-konflik terkait masyarakat ada, penting menggunakan pendekatan antropologi.

Saya ingin katakan begini, problem utama kenapa ini tidak disahkan, karena ada narasi negatif yang selalu mendiskreditkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat ini untuk bisa disahkan. Apa yang paling menjadi ketakutan? Vish a vish undang-undang ini dengan pembangunan dan investasi atau konkrit manivesnya, korporasi-korporasi besar.