Paparan Menteri P2MI ini salah satu yang paling komprehensif dalam tiga periode pertemuan saya dengan menteri ketenagakerjaan. Implementasinya nanti harus sejalan dengan perencanaan ini.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah konkret Jampidsus Febrie Adriansyah terkait pengembalian atau pemulihan kerugian negara.

Kita harus segera melakukan tindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang sering berkedok ormas tersebut agar Indonesia bisa mengirimkan sinyal yang kuat kepada dunia usaha, kepada pelaku investasi, bahwa Indonesia itu tidak akan menoleransi `aksi-aksi koboi`, premanisme, yang sering berkedok ormas tersebut.

Ini jelas tindakan brutal yang mengancam kerja lembaga negara. Pemerintah harus bertindak tegas.

Duta Besar Bosnia-Herzegovina siap Bantu Pengajuan Seni Ukir Jepara sebagai WBTB UNESCO

Tidak adanya satu otoritas tunggal menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam menangani masalah maritim. Dengan begitu, koordinasi penanganan pelanggaran menjadi lemah dan tidak efisien.

Mengatasi judi online, termasuk bagi anak-anak dan remaja, memerlukan kerja sama antara pemerintah, platform media sosial, penyedia layanan internet, serta masyarakat luas.

Jadi kita berpegang pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI yang kemudian dilaksanakan oleh MPR dalam bentuk pelantikan daripada presiden-wakil presiden.

Belum, sampai saat ini masih belum. Kalaupun ada, nanti pasti akan dibahas di rapat pimpinan MPR.

Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menerima masukan terkait revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.