Hari ini kami terima audiensinya bersama dengan (fraksi) PKB (Anggota DPR RI M. Toha dan Anggota DPR RI Ibnu Multazam), sepakat juga karna poin-poin itu sangat rasional, poin-poin itu sangat masuk akal dan tentu sebagai wakil rakyat, kami mendukung.

Jika DPR berinisiatif merevisi Undang-Undang Desa dalam rangka memperpanjang masa jabatan kades, Kemendagri bakal hadir menyampaikan pendapat soal hasil kajian tersebut.

"Dalam pemberitahuan akan ada 100 ribu orang yang hadir," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komaruddin.

Sampai saat ini belum ada kejelasan secara tertulis kami termasuk ASN, PNS, honorer, karyawan swasta, atau kuli, kita enggak tahu.

Surat Presiden sendiri dikirim 21 September 2022 namun tanpa DIM. Karena itu Mulyanto meminta kepada Pemerintah dan Pimpinan Komisi VII untuk memitigasi risiko RUU EBET, yang akan dibahas. Tujuannya agar tidak cacat hukum dan dibatalkan MK bila kelak sudah diketok. Atau setidaknya tidak diajukan judicial review oleh masyarakat.

Pengendara diimbau menghindari ruas jalan didepan Gedung DPR RI, ribuan Kades gelar aksi

Gus Halim: Jangan sampai nilai-nilai luhur desa luntur akibat konflik Pilkades

Gus Halim jelaskan poin penting revisi UU Desa, tak sekedar periodesasi jabatan Kades

Mitos seputar kusta menjadi biang diskriminasi dan stigma yang diterima oleh pasien kusta maupun Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK)

PPDI keluhkan masalah kesejahteraan ke Gus Halim