Wacana poros ketiga yang sedang digalang Partai Demokrat dinilai akan menggerus elektabilitas Presiden Jokowi sebagai kandidat calon presiden (Capres) incumbent. Untuk itu, partai koalisi pendukung Jokowi diminta untuk berhati-hati.

Pasca kekalahan PDI Perjuangan (PDIP) di sejumlah daerah pada Pilkada 2018, beredar rumor Presiden Jokowi akan hengkang dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

Partai Demokrat sedang menggalang poros ketiga atau kekuatan baru yang disebut koalisi kerakyatan dalam menghadapi Pilpres 2019 mendatang. Wacana poros ketiga itu dinilai akan menggerus elektabilitas Presiden Jokowi.

Pasalnya, selama kepemimpinan Jokowi, Indonesia mengalami perbaikan dari berbagai hal, terutama pembangunan infrastruktur.

Pria yang akrab dipanggil Kang Emil ini menyatakan siap mendukung pasangan Jokowi-Muhaimin 

Pemerintahan Presiden Jokowi dinilai lemah dalam mendongkrak kejayaan Indonesia. Sebab, bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami keterpurukan.

Peluang Presiden Jokowi untuk menang dalam kontestasi Pilpres 2019 mendatang dinilai tipis. Alasannya, pemerintahan Jokowi disebut banyak membuat kesalahan.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung penuh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar sebagai cawapres mendampingi Presiden Jokowi pada Pilpres 2019.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menerangkan, pemanggilan Amin dilakukan untuk mengklarifikasi laporan masyarakat di NTB.

Pemerintahan Presiden Jokowi diminta untuk transparan terkait kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan Dexlite. Hal itu agar publik mengetahui situasi dan kondisi yang sedang terjadi.