Partai Demokrat masih mengkaji peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas yang diterbitkan Presiden Jokowi.

Pemerintah dinilai tidak konsisten dalam mewujudkan swasembada 11 komoditas pangan sebagaimana yang menjadi program nawacita Presiden Jokowi.

Tiga tahun Pemerintahan Presiden Jokowi, capaian indeks gini memasuki lampu kuning. Saat ini indeks gini mencapai 0,39. Akibatnya, ketimpangan masih terus terjadi.

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubuhan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang diterbitkan Presiden Jokowi mendapat dukungan dari sejumlah elemen masyarakat.

Ribuan penonton pun tidak henti-hentinya mengabadikan gambar bersama Presiden meski pengawalan dari paspampres tidak begitu ketat.

Menurunnya daya beli masyarakat dinilai akibat kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang tidak pro terhadap rakyat. Akibatnya, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kian terpuruk.

Presiden Jokowi dinilai keliru dalam menyikapi terjadinya daya beli masyarakat yang terus mengalami penurunan. Sebab, penurunan daya beli masyarakat dianggap sebagai fakta perekonomian masyarakat yang semakin buruk.

Pemerintahan era pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kalah hebat dengan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Dimana, era Jokowi lebih senyap dan tertip setiap kali pembahasan APBN.

Di tengah lesunya perekonomian di tanah air, beredar isu Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang memperebutkan kursi Menko Perekonomian yang dipimpin Darmin Nasution.

Penurunan daya beli yang dialami masyarakat saat ini harus segera diatasi oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Jika tidak, maka masyarakat akan menderita dengan situasi ini.