Kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan mengganggu stabilitas negara.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dinilai paling mandul saat ini.

Aparat kepolisian segera melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Ahok terkait laporan dugaan penistaan agama.

Pertama, tindakan disiplin dan kode etik. Kedua, pencopotan secara tidak hormat. Terakhir dilanjutkan ke ranah hukum pidana

Anggota Komisi III DPR sebagai mitra kerja Polri bakal memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait kasus Ahok.

Satuan tugas khusus (satgasus) Pungli bentukan Polri telah menindak sebanyak 66 pertugas kepolisian terkait kasus Pungli.

Penistaan agama yang telah dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam penuntasan kasusnya jangan sampai ada yang mengintervensi kinerja Polri.

Elemen berbagai ormas tersebut akan berkumpul di Masjid Istiqlal lantas berjalan kaki menuju Bareskrim Mabes Polri - Balaikota DKI Jakarta menuntut Ahok.

KPK, lanjut Laode, siap bekerja sama dengan Polri untuk memberantas pungli

Pemerintah mengusulkan adanya pemangkasan anggaran di awal tahun 2017 sebesar Rp20,8 triliun