Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini menyambut baik peluncuran aplikasi LANGIT yang dipelopori oleh Kepala Bagian Sekretariat Komisi VI DPR RI, Dewi Resmini.

Karena itu waktu untuk perpanjangan izin tersebut masih cukup lama, sehingga tidak perlu terburu-buru. Biarlah ini diurus oleh Pemerintahan yang akan datang agar lebih optimal. Sehingga tidak ada kesan untuk mengejar Pemilu atau “deal-dealan” untuk biaya kampanye.

Komisi VIII DPR RI telah mendengarkan penyampaian usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/20244 M dari Pemerintah dengan total besaran usulan BPIH sebesar Rp105.095.032.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto mengapresiasi kesiapan Polri terkait keamanan dan menjamin pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu 2024.

Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian RI yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Soal netralitas saya rasa kita boleh berbicara soal netral tapi jangan sampai yang dilakukan itu berbeda di lapangan untuk itu saya sepakat untuk dibentuk panja pengawasan pengamanan pemilu oleh Polri supaya apa yang dilakukan Polri ini bisa dipertanggungjawabkan di masa yang akan datang.

Akan tetapi bukannya tidak ada harapan, selama masih ada jalur komunikasi yang bisa dibuat, seruan tetap harus terus kita dorong, tekanan secara internasional harus tetap kita dorong.

Dalam melaksanakan pengamanan pemilu serentak maka bentuk Operasi Mantap Brata adalah operasi terpusat dan satuan kewilayahan, di mana ada tiga tingkatan yaitu operasi pusat, operasi daerah, dan operasi polres.

Tidak ada gunanya merevisi kebijakan tersebut di ujung rezim pemerintahan sekarang ini. Karena yang akan melaksanakan target dalam KEN ini Pemerintah periode berikutnya.

Yang lebih kita sarankan adalah perbanyak pelibatan masyarakat di dalam kegiatan mitigasi tersebut melalui anggaran bagi hasil hutan. Karena, anggaran bagi hasil hutan yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota yang diusulkan Menteri KLHK bisa digunakan secara khusus oleh kabupaten kota dalam rangka menangani kebakaran sampah TPA maupun kebakaran hutan dan lahan.