LKS Tripartit Nasional percaya dunia usaha khususnya di Indonesia akan mampu bertahan dan kuat dalam menghadapi dampak yang terjadi akibat Pandemi Covid-19.

Dirjen Suhartono berharap, implementasi ULD bidang ketenagakerjaan di daerah tidak hanyak berfokus pada penempatan dalam hubungan kerja, namun juga penempatan di luar hubungan kerja.

Dirjen Putri menjelaskan, peningkatan Herd Immunity ini tidak hanya pekerjaan dari Pemerintah, tapi juga ada kontribusi pengusaha dan juga dari pekerja melalui Serikat Pekerja.

Agar kondisi ketenagakerjaan tetap kondusif, maka Pengawas Ketenagakerjaan, termasuk Mediator Hubungan Industrial, harus secara intens berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 yang ada di lapangan.

Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek), Nizam mendukung dan mengapresiasi inisiatif Bupati Pegunungan Bintang dalam pembangunan pendidikan di Indonesia.

Menurut Menaker Ida, pandemi COVID-19 adalah masalah bersama bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. Sehingga, penanganan dampak pandemi ini membutuhkan komitmen dan kerja sama semua pihak.

Dirjen Imigrasi menyatakan 34 WNA itu merupakan TKA pemegang izin tinggal terbatas (ITAS) serta sudah memenuhi aturan Satgas Penanganan Covid-19.

BLT DD dilaksanakan untuk membantu ekonomi dan sosial yang terjadi pada masyarakat miskin yang terdampak Pandemi Covid-19.

Legislator PDI Perjuangan Junimart Girsang mengajak seluruh wakil rakyat di DPR RI maupun di DPRD serta para Menteri, Dirjen dan Kepala Daerah menyisihkan 50 persen gajinya, untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19.

Perusahaan wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis, mengenai ketenagakerjaan kepada Menteri atau Pejabat yang telah ditunjuk