Kalau orang bilang kenapa negara kita punya tiga institusi? Sebenarnya itu harus memperkuat. Jadi saya kira tidak merupakan hambatan apapun, Kortas Tipikor, maupun kejaksaan.

PPN ini kan masih wacana, masih usulan, tentunya kan itu masih dibahas dan pasti menunggu Pak Presiden kembali. Jadi kita tunggu saja Pak Presiden kembali.

Tapi seandainya saya bisa jadi (Pimpinan KPK), mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup, close, karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHAP.

Saya ndak usah sebut namanya. OTT itu kampungan, OTT kampungan. Kalau tidak salah pernah saya membaca mendengar itu. Apakah OTT untuk ke depan ini masih relevan untuk Pak Johanis Tanak atau seperti apa?

Hasil penelusuran kami yang kita lihat, Saudara pernah terlibat dan berkomunikasi dengan pihak yang berperkara, yakni M Idrus Proyoto kalau gak salah.

Jejak Pak Ibnu, sebagai mantan hakim, yang namanya hakim yang pernah bertugas di Jakarta, pasti lah ibaratnya kelas 1. Dalam beberapa perkara yang saudara tangani, termasuk di dalamnya pernah memvonis bebas terdakwa tipikor.

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal Mi mendesak Dewan Pers menerbitkan surat edaran yang berisi larangan menerima iklan yang terafiliasi judi online (judol).

Dia menyebut ada dua tersangka baru yang sudah lama dipublikasikan

Pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan sejak lama sampai dengan sekarang namun ternyata tidak kunjung habis. Padahal berbagai tindakan telah dilakukan untuk melakukan pemberantasan tersebut.

Jadi saya meminta kepada dewan pers, supaya wartawan wartawan ini harus bisa terakreditasi dulu supaya bisa memberikan berita berirmbang jadi setidaknya media online yang baru ini perlu dicari tahu keabsahan mereka.