NIK yang dinonaktifkan akan berpengaruh kepada seluruh hak daripada warga untuk mengakses dan mendapatkan pelayanan seperti perbankan, kesehatan, surat menyurat kendaraan dan lain sebagainya.

Hingga saat ini, Fraksi PKS belum mengeluarkan keputusan resmi terkait usulan hak angket.

Hak konstitusional DPR yang diatur dalam konstitusi yakni Interpelasi, Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat memang berujung pada rekomendasi yang harus dilaksanakan.

Jadi bagaimana APA juga ke depan akan membentuk sebuah komisi, kita berharap untuk khususnya perempuan dan tentu kedepan hak anak-anak muda.

Ini kecurangan orang buta saja bisa melihat, orang budek aja mendengar. Artinya kecurangannya udah luar biasa. Dan ini harus diselesaikan.

Jadi ada free and fair, kalau saya karena intelektual, atas nama demokrasi itu duduk sama rendah berdiri sama tinggi, proses pemilu itu harus dipertanggungjawabkan.

Wacana Angket, Wakil Ketua MPR: Kontraproduktif, Sebaiknya Gunakan Mekanisme Hukum yang Tersedia