Wacana poros ketiga yang sedang digalang Partai Demokrat dinilai akan menggerus elektabilitas Presiden Jokowi sebagai kandidat calon presiden (Capres) incumbent. Untuk itu, partai koalisi pendukung Jokowi diminta untuk berhati-hati.

Pasca kekalahan PDI Perjuangan (PDIP) di sejumlah daerah pada Pilkada 2018, beredar rumor Presiden Jokowi akan hengkang dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

Partai Demokrat sedang menggalang poros ketiga atau kekuatan baru yang disebut koalisi kerakyatan dalam menghadapi Pilpres 2019 mendatang. Wacana poros ketiga itu dinilai akan menggerus elektabilitas Presiden Jokowi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas menolak wacana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai menjadi ancaman bagi perkembangan sistem demokrasi di Indonesia.

Partai Hanura mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu untuk independen. Hal itu menyikapi dualisme kepengurusan di internal Partai Hanura.

Presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen dinilai mengkebiri hak partai politik sebagai peserta Pemilu.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Lucky Hakim pindah ke Partai NasDem. Hal itu menjadi alasan PAN melakukan pergantian antarwaktu (PAW) terhadap Lucky di DPR.

Partai Golkar tidak mau ambil pusing soal dukungan Partai Demokrat terhadap pasangan Jusuf Kalla-Agus Harimurti Yudhoyono (JK-AHY) sebagai calon wakil presiden dan wakil presiden pada kontestasi Pilpres 2019 mendatang.

Partai Demokrat menggulirkan dukungan terhadap pasangan Jusuf Kalla-Agus Harimurti Yudhoyono (JK-AHY) sebagai calon wakil presiden dan wakil presiden pada kontestasi Pilpres 2019 mendatang.