Saat ini, kata Zulkifli, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya membolehkan calon presiden yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik. Berbeda dengan Bupati dan gubernur, yang boleh dari calon independen. 

Demokrasi di Indonesia diakui memang mahal. Untuk membayar saksi satu provinsi saja bisa menghabiskan miliaran rupiah.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima sejumlah komponen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI), yaitu purnawirawan TNI-Polri, organisasi kejuangan (Pepabri, FKPPI, IARMI), mahasiswa dari enam perguruan tinggi, dan sepuluh organisasi kemasyarakatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Ketua MPR Zulkifli Hasan belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2018.

Kepada warga Desa Kunjir dan Desa Way Muli mengucapkan, Zulkifli Hasan menyampaikan belasungkawanya 

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengajak kepada mereka untuk peduli Pemilu 2019. “Dokter hewan dan istrinya harus menjadi pelopor damai dalam Pemilu di tahun depan

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengajak kepada seluruh warga negara untuk mengkampanyekan serta mengikuti kontestasi Pemilu 2019 dengan damai.

Seluruh rakyat Indonesia saat ini mestinya bangga dengan pemikiran visioner yang dikeluarkan para pendiri bangsa Indonesia

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhasan) melihat sistem ketatanegaraan Indonesia membutuhkan banyak kajian, diskusi ilmiah dengan satu tujuan menuju kesempurnaan sistem agar sistem ketatanegaraan Indonesia lebih baik di masa depan.  

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua MPR turut menyampaikan rasa prihatin. Zulkifli Hasan mendorong agar PDHI segera mengadakan seminar, menyangkut problematikan kesehatan hewan di Indonesia.