Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta independen terkait tewasnya enam Laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh aparat kepolisian. 

Peristiwa penembakan enam orang anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh aparat kepolisian terus menuai keprihatinan dari berbagai kalangan.

Dalam keterangan persnya, Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo agar membentuk tim independen untuk mengusut penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta aparat kepolisian untuk bersikap terbuka terkait penembakan terhadap enam orang anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang terjadi baru-baru ini di tol Cikampek.

Penembakan enam orang anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh aparat kepolisian merupakan pelanggaran HAM berat.

PP Muhammadiyah mendorong aparat keamanan melakukan penyelidikan terkait viralnya video azan dengan lafaz Hayya `Alal Jihad atau `Ayo Berjihad` di media sosial.

Kalangan dewan meminta pemerintah menggandakan kemampuan dan jumlah aparat keamanan dalam mengatasi aksi terorisme. 

Aparat keamanan harus tegas dalam menangani gangguan keamanan yang dilakukan teroris terhadap warga negara.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan bahwa kegiatan koordinasi itu terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Aparat Kepolisian NTT dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT dengan nilai besar.