Kudeta yang dipimpin Panglima Min Aung Hlaing merupakan tanggapan atas dugaan kecurangan pemilu pada November lalu, yang dinilai telah mencederai demokrasi di Myanmar.

Tentara Myanmar mengumumkan keadaan darurat pada Senin (1/2), setelah melakukan penahanan terhadap sejumlah pimpinan pemerintahan atas dugaan kecurangan pemilu pada November 2020 lalu.

Seorang anggota parlemen NLD, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena takut akan pembalasan, mengatakan salah satu dari mereka yang ditahan adalah Han Thar Myint, seorang anggota komite eksekutif pusat partai.

Kemenlu RI juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.

Seorang presenter di Myawaddy TV membuat pengumuman, mengutip bagian dari konstitusi yang dirancang militer yang memungkinkannya mengambil kendali pada saat darurat nasional.

Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar, Win Mynt ditahan setelah berminggu-minggu meningkatnya ketegangan antara militer dan pemerintah sipil atas tuduhan penipuan dalam pemilihan November.

Suu Kyi dan Presiden Win Myint ditahan Senin (1/2) pagi sebagai bagian dari kudeta, setelah Liga Nasional untuk Demokrasi menang telak dalam pemilihan umum.

Rohingya, kelompok minoritas yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, tidak diizinkan keluar dari pulau itu tanpa izin dari pemerintah.

India, yang memproduksi vaksin di bawah lisensi, menyumbangkan 1,5 juta dosis ke Myanmar, cukup untuk menyuntik 750.000 orang.

Militer Myanmar mengancam akan mengambil tindakan, apabila sengketa pemilu tidak segera diselesaikan.