Tidak ada jaminan bagi Presiden Jokowi bakal menang dalam kontestasi Pilpres 2019 mendatang. Meski syarat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden sebesar 20 persen.

PDI-P sendiri baru akan mengumumkan nama Cawapres pendamping Jokowi setelah selesai diseleksi.

Presiden Jokowi memberi lampu hijau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan Puan Maharani dan Pramono Anung dalam kasus korupsi e-KTP.

Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk memilih pendamping calon wakil presiden (Cawapres) dalam kontestasi Pilpres 2019 mendatang.

Presiden Jokowi mempersilakan KPK memproses dua menterinya, yakni Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Partai Demokrat menyarankan agar seluruh partai politik (Parpol) tidak khawatir atau takut terhadap elektabilitas Presiden Jokowi saat ini.

Pemerintahan Presiden Jokowi dinilai selalu nampak canggih dalam menciptakan sebuah fiksi guna menciptakan legitimasi dan pembenaran. Dimana, cerita fiksi tersebut ingin menegaskan sebagai satu-satunya kebenaran.

Presiden Jokowi diminta untuk tidak merebut tugas lurah. Hal itu terkait program Presiden Jokowi soal pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat.

Partai politik (Parpol) yang secara resmi telah mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Jokowi tidak menutup kemungkinan akan bercerai atau terjadi perpecahan.

Wacana Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi Presiden Jokowi di Pilpres 2019 dinilai sebagai mimpi di siang bolong.