Presiden Jokowi mempersilakan KPK memproses dua menterinya, yakni Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Partai Demokrat menyarankan agar seluruh partai politik (Parpol) tidak khawatir atau takut terhadap elektabilitas Presiden Jokowi saat ini.

Pemerintahan Presiden Jokowi dinilai selalu nampak canggih dalam menciptakan sebuah fiksi guna menciptakan legitimasi dan pembenaran. Dimana, cerita fiksi tersebut ingin menegaskan sebagai satu-satunya kebenaran.

Presiden Jokowi diminta untuk tidak merebut tugas lurah. Hal itu terkait program Presiden Jokowi soal pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat.

Partai politik (Parpol) yang secara resmi telah mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Jokowi tidak menutup kemungkinan akan bercerai atau terjadi perpecahan.

Wacana Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi Presiden Jokowi di Pilpres 2019 dinilai sebagai mimpi di siang bolong.

Seorang pemimpin harus otentik dan memiliki pemikiran yang besar bagi masa depan bangsa. Dimana, pemimpin yang tangguh harus siap menghadapi segala bentuk cobaan, bukan sembunyi di balik pencitraan.

Di samping itu, adu program untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, negara yang berkemajuan.

Di tengah pembagian sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi, masyarakat Bombana justru mengalami penindasan dengan perampasan tanah seluas 70.000 hektar oleh konglomerat asing.

Pemerintahan Presiden Jokowi diminta berbesar hati atau legowo dalam menerima setiap kritikan dari masyarakat. Sebab, rakyat memiliki kewenangan menilai kinerja pemerintah.