Pemerintah dan DPR sepakat untuk memasukkan asumsi tambahan penerimaan perpajakan dari pemberlakuan PPN 12 persen ke dalam target pendapatan negara pada APBN 2025. Selanjutnya APBN 2025 telah di undangkan melalui UU No. 62/2024.

Kami menolak bila pengenaan PPN itu mencakup barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Kenaikan PPN 12 persen, itu adalah merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan menjadi 11 persen tahun 2022 dan 12 persen hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan.

Kesepakatan Belanja yang Didukung Trump Gagal di DPR, Penutupan Makin Dekat

Hubungan kerja sama ekonomi tersebut sekaligus menciptakan peluang bagi pengusaha Indonesia. Apalagi, Indonesia memiliki surplus perdagangan dengan Mesir, terutama dalam ekspor minyak nabati dan kopi.

Biarlah pemeriksaan itu yang membuktikan. Biar lah polisi yang membuktikan bahwa pejabat menterinya terlibat atau tidak terlibat.

Jangan sampai ada aparat bekingi kekerasan. Petugas kepolisian dibantu TNI harus bisa memastikan keamanan masyarakat. Aparat penegak hukum juga harus bersikap adil dan transparan dalam melakukan tugasnya.

Karena kita tahu indeks persepsi korupsi kita turun. Kemudian korupsi juga masih menjadi musuh bangsa karena masuk dalam kategori extra ordinary crime karena melibatkan kejahatan kerah putih. Korupsi politik. Korupsi yudisial.

Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam harus ikut bertanggungjawab atas berlanjutnya konflik di Pulau Rempang.

Tidak ada hubungan penggeledahan BI oleh KPK dengan melemahnya rupiah terhadap dolar yang saat ini sedang berjalan.