Ujian integritas ini sangat berat. Kepala daerah harus tetap menjaga integritasnya selama memimpin daerah.

Semoga yang dilakukan dalam kebersamaan kemarin di Monas (gladi resik pelantikan kepala daerah) bisa terus membuat solid pemerintahan dan konstruktif, gitu ya. Jadi, kami (Golkar) memang punya tekad maju untuk Indonesia.

Jadi, Presiden pasti menginginkan orkestra yang terbaik, orang-orang yang terbaik yang duduk di dalam kabinetnya sebagai pembantu presiden. Saya kira posisi Golkar adalah menghargai proses tersebut.

Kalau saya dulu masih kerja gajinya pas-pasan dulu kumpulin nanti dihabiskan di hari Lebaran karena ini adalah hari yang secara turun-temurun juga menjadi sakral bagi umat Islam sebagai bagian terpenting dalam kehidupannya seperti saya.

Saya pikir ini bagus untuk membuat alert, waspada begitu. Artinya, kita betul-betul, `Oh, ini yang diinginkan (masyarakat)`. Jadi, jangan sampai kebablasan juga, baik dalam pemerintahan ataupun masyarakat dalam menjalankan sistem demokrasi ini.

Saya sebagai Ketua Panja Revisi UU Sisdiknas, harapannya kegelisahan yang juga dialami oleh lembaga pendidikan tinggi dapat terselesaikan. Karena kami melihat banyak aspek-aspek yang tidak berkaitan langsung dengan pendidikan tapi membatasi ruang gerak pemangku pendidikan untuk memajukan pendidikan.

Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah, menyentil Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait jomplangnya kualitas pupuk subsidi dan pupuk nonsubsidi.

Bulog itu, penugasannya menyerap hasil panen petani. Karena menyerap, artinya di setiap musim panen. Pada musim tanam, Bulog tentu bisa diajak untuk ikut berperan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, yang akrab disapa Titiek Soeharto bersama rombongan Komisi IV DPR meninjau harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan, di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Rabu (19/2).

Wakil Ketua Badan legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan dalam waktu dekat, Baleg DPR RI akan mulai membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU Pilkada.